Melalui ENGAGE Berpendanaan Australia, Dosen IKS Andayani Dorong Partisipasi Politik Pemuda Penyandang Disabilitas

Andayani, dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berperan sebagai fasilitator dalam program ENGAGE 2024 yang didukung pendanaan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program ini berfokus pada penguatan kepemimpinan dan kemampuan advokasi pemuda penyandang disabilitas untuk mendorong partisipasi politik serta pemilu yang inklusif dan aksesibel.

ENGAGE, singkatan dari Engaging a New Generation for Accessible Governance and Elections, merupakan program yang dikembangkan oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES). Di Indonesia, pelaksanaannya melibatkan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Dukungan pendanaan Australia membantu menyediakan ruang pembelajaran bagi pemuda penyandang disabilitas untuk memahami hak politik, mengembangkan kepercayaan diri, dan memperkuat keterampilan menyampaikan aspirasi kepada pengambil kebijakan.

Rangkaian pembelajaran ENGAGE 2024 mencakup pelatihan daring dalam dua kelompok pada 28–29 Agustus dan 30–31 Agustus 2024, serta agenda pelatihan tatap muka pada 23–24 September 2024. Materi pelatihan menghubungkan pengembangan kapasitas personal dengan pemahaman demokrasi dan praktik advokasi kebijakan.

Dalam perannya sebagai fasilitator, Andayani memandu materi demokrasi, hak asasi dan tanggung jawab warga negara, serta pemilu dan siklus pemilu. Pada agenda hari kedua, ia juga memfasilitasi pembelajaran tentang memengaruhi pengambil keputusan melalui advokasi dan keterampilan berbicara di depan umum.

Pembelajaran hari pertama menekankan penguatan kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kerja sama tim. Peserta diajak memahami kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses demokrasi. Pembahasan kemudian diarahkan pada pengenalan tahapan pemilu serta berbagai hambatan yang dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas.

Perhatian terhadap aksesibilitas menjadi bagian penting dalam pelatihan. Pemenuhan hak politik membutuhkan informasi yang dapat diakses, proses yang mengakomodasi keragaman kebutuhan, dan kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, partisipasi penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian pada seluruh tahapan pemilu.

Pada hari kedua, fokus pembelajaran beralih pada advokasi inklusif, penyusunan argumentasi, dan komunikasi publik. Melalui diskusi kelompok, simulasi, serta latihan presentasi, peserta diarahkan untuk menghubungkan pengalaman menghadapi hambatan dengan usulan perbaikan kebijakan. Peserta juga berlatih menyampaikan rekomendasi secara jelas, membangun komunikasi yang konstruktif, dan mempersiapkan dialog dengan pengambil keputusan.

Salah satu keluaran yang ditargetkan dalam pelatihan adalah penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut memuat persoalan yang menjadi perhatian peserta, dasar argumentasi, serta usulan untuk meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pemilu. Dengan pendekatan ini, pengalaman penyandang disabilitas menjadi landasan untuk merumuskan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Keterlibatan Andayani sebagai fasilitator memperlihatkan kontribusi dosen IKS dalam penguatan kapasitas dan advokasi hak penyandang disabilitas. Materi yang difasilitasinya memiliki keterkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial, terutama pemberdayaan, partisipasi, advokasi kebijakan, dan keadilan sosial.

Dukungan pendanaan Australia dalam ENGAGE menunjukkan peran kerja sama internasional dalam memperluas kesempatan bagi pemuda penyandang disabilitas untuk mengembangkan kepemimpinan. Melalui kolaborasi IFES, PPDI, dan para fasilitator, program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan peserta dalam memperjuangkan hak politik serta berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih inklusif.