Prodi IKS UIN Sunan Kalijaga Berpartisipasi dalam Simposium Nasional DNIKS, Perkuat Jejaring dan Komitmen Transformasi Tata Kelola Kesejahteraan Sosial

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berpartisipasi dalam Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) pada 19–22 November 2026 di Menara Peninsula Hotel, Jakarta.

Mengusung tema “Transformasi Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Menuju Pelayanan Sosial yang Profesional, Akuntabel, Adaptif, dan Berkelanjutan,” simposium ini mempertemukan sekitar 300 peserta dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, organisasi kesejahteraan sosial, lembaga pelayanan sosial, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam forum nasional tersebut, UIN Sunan Kalijaga diwakili oleh Ketua Program Studi S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, Muhammad Izzul Haq, S.Sos., MSc., PhD., bersama Ketua Program Studi S2 Magister Kesejahteraan Sosial, Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA.

Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring kelembagaan, memperkuat kontribusi akademik dalam pengembangan kesejahteraan sosial, serta membuka peluang kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pelayanan sosial di Indonesia.

Transformasi Tata Kelola dan Profesionalisme LKS

Simposium Nasional DNIKS 2026 menghadirkan sejumlah agenda strategis yang membahas berbagai tantangan dan arah pengembangan sistem kesejahteraan sosial Indonesia.

Dalam agenda pembukaan, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Ketua Umum DNIKS Dr. H. Ahmad Effendy Choirie memberikan arahan mengenai penguatan pembangunan kesejahteraan sosial dan peran kelembagaan sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Berbagai sesi pleno mengangkat isu negara kesejahteraan dalam perspektif konstitusi, penguatan peran pemerintah daerah, perlindungan sosial pekerja rentan, ketahanan pangan, hingga optimalisasi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Perhatian khusus juga diberikan pada sertifikasi profesi dan profesionalisme sumber daya manusia Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), transformasi peran LKS dalam pemberdayaan masyarakat, serta penguatan tata kelola pelayanan sosial yang profesional dan akuntabel.

Selain sidang pleno, simposium menyelenggarakan rangkaian diskusi panel dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang kelembagaan. Forum tersebut diarahkan untuk merumuskan rekomendasi nasional bagi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Deklarasi Jakarta: Komitmen Bersama Transformasi Kesejahteraan Sosial

Rangkaian simposium ditutup pada Minggu (22/11/2026) dengan pembacaan deklarasi hasil simposium yang menegaskan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi tata kelola LKS di Indonesia.

Deklarasi yang ditetapkan di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, tersebut memuat lima agenda strategis, yaitu kaji ulang dan pembaruan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penguatan tata kelola dan akuntabilitas LKS, profesionalisasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial, pengembangan model pelayanan yang adaptif dan berkelanjutan, serta penguatan sinergi perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Salah satu rekomendasi utama deklarasi adalah mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 agar lebih responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, transformasi digital, serta kebutuhan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial dari tingkat pusat hingga daerah.

Deklarasi tersebut juga menekankan pentingnya penerapan standar mutu pelayanan, sistem akreditasi yang terukur dan inklusif, transparansi pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan sistem data terpadu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap LKS.

Dalam aspek sumber daya manusia, para peserta mendorong peningkatan kompetensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan, penyuluh sosial, dan pengelola LKS melalui pendidikan berkelanjutan, sertifikasi profesi, serta penguatan sistem perlindungan kerja.

Secara khusus, butir kelima deklarasi menegaskan peran strategis perguruan tinggi, terutama Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Program Studi Pembangunan Sosial, sebagai pusat riset, inovasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), serta pendampingan teknis bagi LKS dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial.

Prodi IKS UIN Sunan Kalijaga juga tercantum dalam daftar perwakilan perguruan tinggi pada dokumen deklarasi tersebut, bersama sejumlah institusi pendidikan tinggi lainnya di Indonesia.

Penegasan peran akademik dalam deklarasi ini menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi untuk semakin terlibat dalam penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan profesionalisme pekerjaan sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Memperkuat Sinergi Perguruan Tinggi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Partisipasi IKS UIN Sunan Kalijaga dalam simposium ini mencerminkan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem pelayanan sosial yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan penelitian terapan, memperkuat kapasitas lembaga pelayanan sosial, serta menghasilkan inovasi sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Prodi IKS UIN Sunan Kalijaga terus mengembangkan pembelajaran berbasis pengalaman melalui kemitraan dengan berbagai lembaga pelayanan sosial. Pada semester gasal tahun akademik 2026/2027, sebanyak 119 mahasiswa IKS melaksanakan praktikum di 22 lembaga mitra, yang mencakup berbagai bidang pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan antara pendidikan pekerjaan sosial dan praktik pelayanan sosial di lapangan.

Kehadiran unsur pendidikan sarjana dan magister kesejahteraan sosial UIN Sunan Kalijaga juga membuka peluang pengembangan kolaborasi akademik yang lebih luas, khususnya dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta evaluasi kebijakan dan program kesejahteraan sosial.

Membuka Peluang Kemitraan Strategis

Simposium Nasional DNIKS 2026 menjadi ruang penting untuk memperluas komunikasi dan membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan kesejahteraan sosial di tingkat nasional.

Bagi IKS UIN Sunan Kalijaga, forum ini memiliki relevansi strategis dalam mendorong penguatan hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, organisasi profesi, dan LKS sebagai bagian dari ekosistem pembangunan kesejahteraan sosial.

Sejumlah peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia LKS, penguatan sistem praktikum dan supervisi pekerjaan sosial, penelitian kolaboratif, pengembangan model intervensi sosial, serta pendampingan tata kelola dan peningkatan mutu pelayanan sosial.

Melalui kolaborasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi penyedia sumber daya manusia profesional, tetapi juga mitra dalam pengembangan pengetahuan, peningkatan kualitas kelembagaan, dan penguatan praktik pelayanan sosial berbasis bukti.

Hasil simposium dan deklarasi bersama tersebut sekaligus memberikan landasan bagi Prodi IKS UIN Sunan Kalijaga untuk memperkuat sinergi antara pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kebutuhan nyata lembaga pelayanan sosial di Indonesia.

Dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan jejaring kelembagaan, IKS UIN Sunan Kalijaga berkomitmen memperkuat perannya sebagai mitra akademik strategis dalam transformasi tata kelola, pengembangan profesionalisme, dan peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia.