Webinar Internasional: Kerentanan dan Perlindungan Sosial

Zoom meeting, 10 November 2022, Prodi IKS kembali gelar acara Webinar Internasional yang ke-6. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 Prodi IKS telah rutin menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pada webinar internasional yang ke-6 mengangkat tema "Vulnerability and Social Protection Across The World: Identifying Challenges, Progress and Lesson Learnt", dengan narasumber dari empat negara diantaranya; Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer dari University of Health ScienceTurki, Dr. Ibrahim Moubarok Mbombo dari Grand Imam, president de I'Union Islamique du Cameroun (UIC), Profesor Madya. Dr. Paramjit Sigh Jamir Sigh dari Universiti Sains Malaysia, dan Dr. Budiana, SI.P., M.Si. yang diwakili oleh Dr. Kunkunrat, M.Si., dari Universitas Pasundan Bandung Indonesia. Keynote Speaker dalamkegiatan webinar ini yaitu Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sambutan oleh Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan moderator Andayani, SIP., MSW Dosen Prodi IKS FDK UIN Sunan Kalijaga Yogykarta. Dihadiri oleh para dosen dan Mahasiswa Prodi IKS FDK UINSunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi IKS FISIP UNPAS Bandung, Bahagian Kerja Sosial, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sain Malaysia (USM), dan juga masyarakat secara umum (Pekerja sosial, Alumni, Praktisi, dsb) yang hadir dalam acara ini sekitar 200 orang. Dekan FDK Prof Marhumah dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) FDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Prodi IKS FISIP UNPAS Bandung danBahagian Kerja Sosial, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sain Malaysia (USM). Selain itu kegiatan ini bertujuan: pertama;untuk mengkaji berbagai pendekatan teoritik, praktek dan kebijakan tentang kerentanan dan perlindunagn sosial di Indonesia, Malaysia, Turkidan Kameron., kedua;untuk menggali pembelajaran baik dari praktek perlindungan sosial dan merekomendasikan pembelajaran baik tersebut kepada pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan

Prof.Dr. Phil.Al-Makin,S.Ag.,M.Ag. menjelaskan bahwa topik kerentanan social sangat relevan untuk didiskusikan sampai saat ini karena sangat terkait dengan isu-isu kekinian seperti pemanasan global. Manusia bertangungjawab terhadap naiknya temperature dan air laut akibat penggunaan BBM. Penggunaan BBM secara berlebihandapat mengganggu keseimbangan alam. Disamping itusistem sosial di masyarakat juga saat rentan saat ini. Oleh karena itu diskusi tentang kerentanan social dan perlindunagn social menjadi sangat relevan untuk didisukusiakn khususnya terkait progress dan tantangan yang kita hadapi. UIN Sunan Kalijaga memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam melakukan penelitian terkait apa yang terjadi dalam masyarakat dan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Prof Dr. Hür Mahmut Yücer, ketua Program Studi Pekerjaan Sosial dari University of Health Science memaparkan tentang bantuan sosial di Turki. Prof Dr. Hür Mahmut Yücer menjelaskan bahwasanya salah satu dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina adalah kesulitan memperoleh bahan mentah yang menambah kerentanan sosial di Turki. Disamping itu Turki menjadi negara yang menampung jumlah pengungsi terbanyak dan Turki menyalurkan program kemanuasian ke lebih dari 150 negara. Untuk merespon situasi krisis akibat perang dan krisis global, pemerintah Turki memiliki program bantuan sosial yang sangat komrehensif seperti bantuan subsidi listrik, bantuan sosial untuk janda yang suaminya meninggal, bantuan pendidikan, bantuan melahirkan, makanan dan buku gratis untuk pelajar sampai dengan bantuan perumahan.

Dr Moubarak Mbombo Ibrahim memapakrkan tentang kerentanan dan perlindungan social di Kamerun. Dr Moubarak Mbombo Ibrahim menjelaskan bahwa kerentanan social adalah tes atau ujian sebagaimana disebutkan dalam Al-qur’an Surat Albaqoroh ayat 155. Kerentanan sosial menjadi masalahyang sangat serius di Kamerun seperti bencana alam, terorisme, kekerasan dan lanjut usia. Untuk merespon kerentanan social, Pemerintah Kameron memiliki seperangkat program perlindungan social seperti perlindungan untuk lansia, pension, penanganan kekerasan dan perdagangan orang dll. Dalam melaksanakan program perlindungan sosial, partisipasi dari LSM sangat penting seperti yang dilakuan olehthe Islamic Union of Cameroon, the Islamic Program for Humanitarian Assistance dan the Beni Hospital.

Asociate Professor Dr. Paramjit Singh Jamir Singh dari Universiti Sains Malaysia mempaparkan tentang pelayanan sosial di Malaysia. Prof. Paramjit menjelaskan ada 3 aktor pelayanan sosail di Malaysia yang meliputi pemerintah, LSM dan perusahaan melalui program CSR. Pelayanan Sosial dilakukan oleh banyak Kemeterian seperti Departemen Kesejahteraan Sosial, Kementerian Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementeriuan Perumahan dan Pemerintah Daerah, Kementerian Pembangunan Pedesaan. Pekerja Sosial adalah salah satu profesi yang melakukan pelayanan sosial di Malaysia. Namun, jumlah pekerja social professional masih belum banyak dan belum ada kebijakan atau undang-undang yang menjadi payung bagi pekerja sosial professional dalam menjalankan perannya. Dilain pihak, masalah sosial semakin meningkat yang memerlukan penanganan dari pekerja sosial. Oleh karena itu kebijakan yang mengakui praktek pekerjaan sosial di Malaysia menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Dr. Kunkunrat, M.Si.menjelaskan beberapa program perlindungan sosial di Indonesia seperti BLT tdk bersyarat, program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, program Indonesia sehat, BLT Covid-19 dll. Namun, meskipun banyak program perlindungan sosial masih belum bisa mengatasi kemiskinan dan menurunkan rasio gini. Penurunan angka kemiskinan tidak serta merta menurunkan kesenjangan ekonomi. Pada tahun 2003 Gini ratio tercatat sebesar 0,32. Angka tersebut senantiasa terus meningkat dan pada tahun 2011 sampai dengan hingga tahun 2015 tersebut tercatat sebesar mencapai 0,41. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingginya kompleksitas masalah kemiskinan dan karakteristik kebijakan.ech.