Peringatan World Social Work Day di UIN Sunan Kalijaga: K3 sebagai HAM Buruh




Kaprodi IKS, Andayani MSW bersama para narasumber

World Sosial Work Day yang setiap tahunnya jatuh pada bulan Maret pada tahun ini diperingati pada 21 Maret 2017. Untuk memeriahkan peringatan tersebut, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) DPD DIY menyelenggarakan Seminar Nasional dengan fokus pada Pekerjaan Sosial Industri. Bertempat di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, acara ini mengusung tema “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Buruh adalah Hak Asasi Manusia”. Acara yang berlangsung pada Jumat (10/3) ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta baik dari kalangan dosen, mitra kerja Prodi IKS, mahasiswa maupun dari kalangan serikat buruh dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY. Seminar ini menghadirkan narasumber perwakilan dari Disnakertrans DIY, Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia dan perwakilan Local Initiative for OSH Network (LION) Indonesia

Dalam menanggapi isu buruh, hal yang umumnya paling familiar adalah mengenai upah buruh. Namun yang sering dilupakan adalah perihal bagaimana kondisi K3 bagi pekerja/buruh. Dalam hal ini, semua pihak dituntut peka, tidak terkecuali peran pekerja sosiali “Pekerja sosial industri harus memiliki jiwa militansi di bidang sosial dalam upaya advokasi hak-hak buruh”, tegas Esther Budhi SS selaku Ketua IPSPI DIY dalam sambutannya.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, buruh yang meninggal akibat kecelakaan kerja meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah buruh yang meninggal sebanyak 2.375 orang, sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 2.382 orang. BPJS Ketenagakerjaan memperkirakan setiap 9 jam sekali, seorang buruh kehilangan nyawanya. Selain itu, berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), sebanyak 2,2 juta orang pertahun meninggal karena pekerjaannya, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan kerja.

Berdasarkan data tersebut, sudah semestinya perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan manajemen K3, namun faktanya tidak semua perusahaan menerapkannya. Hanya sekitar 2,1% dari 15.000 perusahaan yang menerapkan manajemen K3 di Indonesia. Hal ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya di DIY. Kurangnya SDM dalam pengawasan perusahaan, mengakibatkan sistem pengawasan ketenagakerjaan menjadi kurang efektif. Berdasaran keterangan Edris Effendi selaku Pengawas Ketenagakerjaan dari Disnakertrans DIY, terdapat 3400 perusahaan di DIY danhanyaterdapat 17 orang pengawas. “Dengan jumlah SDM yang terbatas, artinya setiap satu orang pengawas, mengawasi sekitar 200 perusahaan. Hal ini sebenarya kurang efektif dalam pengawasan perusahaan”, tuturnya.

Setiap kecelakaan kerja yang terjadi, wajib dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Namun karena adanya perubahan jaminan sosial tenagakerja yang sebelumnya dijalankan oleh JAMSOSTEK dan sekarang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada peraturan seperti itu. Hal ini mengakibatkan Disnakertrans mengalami kesulitan dalam mengetahui adanya kecelakaan kerja di perusahaan. Disinilah peran pekerja sosial industri untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan, baik dalam sektor pemerintahan maupun dalam sektor perusahaan / swasta. Dalam melakukan advokasi terkait hak-hak buruh juga tidak terlepas dari serikat buruh Indonesia. Sejatinya hak dasar manusia adalah hidup. Tapi saat ini sangat mudah dirampas hanya karena kurangnya manajemen K3 dalam dunia ketenagakerjaan.

Di penghujung acara, dilakukan pembacaan Deklarasi Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI) merespon minimnya perlindungan terhadap kondisi buruh di sektor konstruksi.