Sosialisasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal

Para peserta sosialisasi UKT, ditemui wakil rektor 2
UIN Sunan Kalijaga sudah memeberlakukan Uang Kuliah Tunggal sejak tahun 2013. tetapi, tampaknya, kebijakan itu masih belum memuaskan sebagain kecil mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. beberapa hari terakhir, para mahasiswa ini sempat melakukan demo dan pendudukan rektorat seperti dilaporkan oleh beritajogja.id berikut ini:

BERITA JOGJA – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang bergabung ke dalam Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (AMUK) menggelar demo di depan gedung rektorat UIN, Rabu (2/9) siang. Ratusan mahasiswa ini menuntut pihak rektorat untuk menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Para mahasiswa beranggapan bahwa besaran UKT saat ini memberatkan mahasiswa.
Aksi ratusan mahasiswa ini akhirnya ditemui oleh pihak Rektorat UIN. Sebanyak 18 orang perwakilan mahasiswa kemudian diajak berdialog oleh pihak Rektorat.

Menurut Koordinator Umum AMUK, Hilful Wudul, para mahasiswa mempermasalahkan UKT yang dinilai tidak transparan. Termasuk di dalamnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Tidak transparannya UKT ini membuat nominal UKT untuk golongan 2 dan 3 menjadi melambung.
“Rektor UIN harus segera turun tangan mengatasi permasalahan UKT ini. Selain itu pengelolaan BKT dan BOPTN harus transparan. UKT tidak tepat sasaran dan harus dirumuskan ulang. Dalam perumusan ulang UKT, perwakilan mahasiswa wajib untuk diikut sertakan,” jelas Hilful.
Saat ini besaran UKT di UIN Sunan Kalijaga, untuk golongan 1 sebesar Rp 400 ribu/semester. Kenaikan UKT terjadi pada golongan 2 dari yang dulunya kisaran Rp 600 ribu-Rp 900 ribu menjadi Rp 1,3 juta-Rp 3 juta/semester. Kenaikan juga terjadi di UKT golongan tiga.  Sebelumnya UKT ini berkisar pada Rp  1,7 juta. Saat ini UKT 3 bisa mencapai Rp 6 juta.
Untuk menghadapi tuntutan mahasiswa tersebut, maka wakil rektor UIN 2 mengundang para ketua prodi yang umumnya masih baru menjabat 2-3 bulan itu untuk bersama-sama mempelajari kebijakan UKT, sejarah perumusan, dan bagaimana tarif tiga tingkat itu diterapkan. Melalui pertemuan yang diselenggarakan pada hari Selasa (1/9/2015), diharapkan agar para ketua prodi bisa ikut menjelaskan kepada para mahasiswa mereka masaing-masing. Termasuk menemui mereka  yang rencananya akn menggelar demo susulan.